Airlangga Ungkap Prabowo-Gibran Tak Punya Tim Transisi

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki tim transisi.

Tim transisi biasanya muncul saat adanya pergantian pemerintahan seusai Pilpres, terutama ketika pemerintahan baru menggantikan incumbent atau presiden sebelumnya yang tak lagi menjabat. Menurut Airlangga, tim transisi di pemerintahan Prabowo-Gibran tak dibutuhkan karena programnya melanjutkan Presiden Joko Widodo.

“Tim transisi tidak ada, karena ini berkelanjutan. Seluruhnya masuk dalam postur APBN,” kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (22/4/2024).

Airlangga mengatakan tak adanya pembentukan tim transisi itu seusai adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU) 2024.

Sebagaimana diketahui, MK menyatakan menolak untuk seluruh permohonan perkara PHPU 2024 yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar serta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Ia pun memastikan, dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang tengah disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengakomodir program-program yang digariskan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program-program itu telah disampaikan saat masa kampanye Pilpres 2024.

“Ya tentu kita kemarin sudah ada di KEM-PPKF kemudian sudah mulai disampaikan ke seluruh kementerian lembaga ke Kementerian Keuangan postur dari masing-masing kementerian tentu sesudah itu dalam agenda penyusunan APBN itu akan dibahas lebih detail lagi,” tegas Airlangga.

Prabowo-Gibran telah menggariskan rencana kebijakannya selama menjadi pemimpin Indonesia lima tahun mendatang dalam 8 program hasil terbaik cepat, yang merupakan program prioritas mereka.

Program tersebut di antaranya memberi makan siang dan susu gratis untuk anak sekolah dan pesantren; menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan TBC dan mengadakan rumah sakit di tiap kabupaten; meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah dan nasional; serta membangun sekolah unggul di tiap kabupaten dan renovasi sekolah.

Selain itu, ada pula program melanjutkan dan menambahkan kartu-kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut; menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara; melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, kelurahan, bantuan langsung tunai dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah; serta yang kedelapan adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto.

[Gambas:Video CNBC]